Pekerjan TPT Di Karawang Milik Salah Satu Perusahaan Di Duga Ada Kejanggalan

BN Karawang – Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik melalui program pembangunan reguler atau melalui Pokok – Pokok Pikirian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pokir DPRD), sesungguhnya untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran masyarkat dalam berbagai macam aspek.

Sebab pertanian, perekonomian, pendidikan dan kesehatan harus didukung dengan infrastruktur pembangunan yang baik. Oleh karenanya, baik Pemerintah Pusat mau pun Pemerintah Daerah sangat prioritas dalam kebijakan anggaran untuk pembangunan.

Namun apa jadinya, jika realisasi pembangunan secara kualitas diduga asal – asalan dikerjakan oleh penyedia jasa? Seperti halnya yang beberapa kali ditemukan oleh investigasi kalangan awak media, dan ironisnya lagi. Ada satu bendera perusahaan milik penyedia jasa yang ditemukan beberapa titik pekerjaannya, diduga tidak memprioritaskan kualitas.

Setelah sebelumnya ditemukan lebih dari satu titik pekerjaan milik CV. Maju Jaya Tehnik di Kecamatan Rengasdengklok yang diduga dikerjakan secara asal – asalan dan mendapat respon langsung dari H. Rusman Kusnadi selaku Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang. Pejabat sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut langsung menurunkan tim ke lapangan.

Kali ini ditemukan kembali ditemukan kejanggalan pada pekerjaan TPT milik CV tersebut yang berlokasi di Tembok Penahan Tanah (TPT) di Dusun  Poponcol, Desa Ciwulan, Kecamatan  Telagasari, Kabupaten Karawang.

Hendi Astari yang merupakan koordinator Jaringan Pemantau Pembangunan (JPP) menyesalkan banyaknya ditemukan kualitas pekerjaan yang dapat berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengatakan, “Temuan BPK untuk Tahun Anggaran 2020 saja sebanyak 82 paket pekerjaan, sampai saat ini belum terselesaikan semua, meski pun progresnya sudah ada,” Rabu, (16/9/2021).

“Saya berharap Dinas PUPR Karawang bisa lebih tegas terhadap penyedia jasa yang disinyalir kualitas pekerjaannya tidak bagus. Masalahnya, kalau sudah menjadi temuan BPK kembali, lagi – lagi yang dibuat repot pejabat Dinas PUPR Karawang juga,” Tegas Hendi.

“Bila perlu Dinas PUPR tidak perlu lagi memberikan pekerjaan pada penyedia – penyedia jasa yang terindikasi dan berpotensi bakal jadi temuan BPK. Walau itu merupakan pekerjaan yang bersumber dari Pokir atau aspirasi anggota Dewan. Karena kalau sudah menjadi temuan, yang pusing bukan aspiratornya, tapi KPA,” Pungkasnya.

Post Author: agung brantas