Pelita Sayap Putih : Kabupaten Karawang Belum Memiliki Perbup Mengatur Pengangkatan Dan Pemberhentian Aparatur Desa

BN Kaawang, – Hasil putusan ptun Bandung yang sudah inkrach dan memenuhi ketetapan hukum tetap di biarkan bak bola liar, pasalnya Pemerintah Kabupaten Karawang seolah tidak ada niatan untuk menyelesaikan malah melempar bola pingpong.

Sekdes Aan karyanto sebagai pihak penggugat mempertanyakan status perangkat Desa ketika gugatan yang sudah di kabulkan oleh hakim PTUN Bandung kemudian kepala desa sabajaya masih menolak hasil putusan tersebut. Dimana peran pemerintah dan sejauhmana ketegasan dari pemerintah kabupaten karawang.

Demikian di sampaikan Aan Karyanto di saat audensi dgn Komisi A. DPRD karawang, 13 april 2021.

Ditambahkan Aan Karyanto yang saat menjadi Sekretaris PPDI Karawang seharusnya ada konsekwensi hukum ketika seorang pejabat tidak patuh terhadap aturan ini malah dibiarkan seolah tidak ada masalah.


“Sebagai pihak yang merasa di zolimi kami akan terus perjuangkan dan ini sebagai bentuk pesan moral bukan persoalan kerja atau tidak kerja, tetapi sejauhmana penegakan aturannya karna regulasinya sudah jelas. Karawang akan berbahaya kalau ini di biarkan terus menerus seperti ini,” jelasnya.

Dalam ruangan yang sama hadir juha Ketua Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih Kabupaten Karawang, Sopiyan SE.

Dalam kehadiran Ketua Pelita Sayap Putih mengatakan bahwa sangat di sesalkan kepada pihak ledingsector DPMD dan Kabaghukum karawang dengan perkara sekdes aan karyanto tidak ada endingnya sampai sekarang, saudara penggugat kan sudah inkrach dan sudah menjadi ketetapan hukum tetap seharusnya pemkab karawang segera bertindak tegas jangan membiarkan perkara ini berlarut-larut , ini kan persoalan kisruh pemerintah desa sabajaya yang harus di selesaikan oleh pemerintah kabupaten, tugas kewenangan dalam pembinaan dimana perannya. Ucap sopiyan bernada kesal.

Lebih lanjut Sopiyan mengatakan apalagi nanti menyusul para perangkat desa lainnya yang di berhentikan sepihak oleh kades terpilih dan berbondong-bondong akan berupaya menggugat ke ptun. kan persoalan bisa bertambah lagi, jangankan persoalan yang baru perkara yang lama polemik pemerintahan desa sabajaya saja belum selesai terkesan di biarkan seolah di peti emaskan.

” Persoalan akan terus terjadi ketika pemerintah tidak mencari solusi jalan keluarnya apalagi dengan peraturan yang mengatur tentang perangkat desa, kabupaten karawang tidak punya perbubnya, karena perub nomor 53 tahun 2014 sudah di cabut dan saya yakin polemik akan terus bertambah. Sesuatu hal yang sangat mengherankan adalah ketika perbub ini sudah dicabut, akan tetapi pemerintah kabupaten karawang mengeluarkan format pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan format perbub yang sudah di cabut,” jelas Sopiyan.

Dikatakan lebih lanjut oleh Sopian Secara kelembagaan kami pemantau demokrasi pelita sayap putih mendukung agar segera di terbitkan peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, agar legalitasnya bisa dipertanggung jawabkan. (dik’8)

Post Author: agung brantas