Pengawas PUPR Karawang Harus Cek Secara Teliti Pekerjaan Aspirasi Dewan

BN Karawang РBeberapa waktu terakhir ini beberapa pekerjaan kontruksi di Karawang sedang menjadi sorotan serius. Pasalnya beberapa temuan dari hasil investigasi awak media dan kalangan aktivis menemukan dugaan kekurang beresan beberapa proyek kontruksi seperti proyek pembangunan turap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, beberapa awak media berusaha menemui dan meminta pendapat Andri Kurniawan selaku pemerhati politik dan pemerintahan yang selama ini di kenal intensif menyikapi banyak persoalan di Karawang.

Ketika di tanya, apa kah dirinya mengetahui banyaknya pekerjaan kontruksi yang menjadi temuan awak media dan aktivis. Andri mengatakan bahwa ia mengetahui hal itu dari pemberitaan – pemberitaan media massa yang di share ke beberapa Whats App Grup (WAG).

“Iya betul saya sempat beberapa kali membaca link beritanya. Dari mulai dugaan tidak sesuai bestek, lalu di duga di kerjakan asal jadi, sampai persoalan tidak adanya papan proyek. Saya baca semua, dan itu ada di beberapa titik dengan lokasi yang berbeda.”, Katanya.

“Saya juga sempat mengkroschek langsung ke Dinas PUPR Karawang. Untuk memastikan bahwa proyek – proyek tersebut merupakan proyek reguler Dinas atau proyek yang bersumber dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang? Karena tidak semua proyek pembangunan yang bersifat fisik itu murni proyek reguler Dinas, ada beberapa di antaranya yang berasal dari program aspirasi anggota Dewan.”, Jelas Andri.

“Dan setelah saya melakukan krosceck langsung ke Dinas PUPR Karawang. Ternyata semua yang menjadi temuan hasil investigasi rekan – rekan wartawan dan aktivis merupakan proyek aspirasi Dewan. Artinya bukan proyek reguler Dinas.”, Ungkapnya.

Lalu ketika di tanya, apa perbedaan antara proyek reguler Dinas dengan proyek aspirasi Dewan, dan apa pembedanya? Andri menjelaskan. “Tentu beda, yang di sebut dengan proyek aspirasi Dewan adalah proyek yang bersumber dari Pokok – pokok Pikiran (Pokir) Dewan yang di dapat dari hasil reses. Tetapi dari sisi teknis realisasi tetap sama, hanya saja yang jadi pembeda soal titik lokasi pekerjaan. Biasanya mengenai titik lokasi di tentukan oleh anggota Dewan, yaitu hasil reses yang di tampung dari aspirasi masyarakat.”,

“Di sini saya perlu mengingatkan. Anggota Dewan sebagai aspirator harus berperan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan selama jalannya pembangunan. Jangan sampai terjadi lagi dugaan – dugaan yang menjadi temuan kawan – kawan media dan aktivis.”, Tegasnya.

“Karena selain fungsi pengawasan internal Dinas, perlu juga pengawasan dari aspirator terhadap penyedia jasa selaku pelaksan proyek. Karena bagaimana pun yang di pusingkan tetap Dinas. Begitu pun dengan aspirator, kalau sampai hasil pekerjaan buruk, yang di sorot oleh masyarakat tetap aspirator.”, Ujarnya.

“Saya pun meminta kepada pengawas Dinas, agar lebih tegas terhadap penyedia jasa. Jangan jangan ragu – ragu apa lagi takut terhadap penyedia jasa yang melaksanakan proyek aspirasi Dewan. Saya berada di belakang Dinas untuk memback up penuh.”, Pungkasnya.

Post Author: agung brantas