Perseteruan Salah Satu Wartawan Dengan Salah Satu Pejabat Dinas Tenaga Kerja Karawang , Ini Komentar Andri

BN Karawang- Semakin memanasnya perseteruan antara salah satu pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang dengan salah satu awak media, hingga setiap hari puluhan media massa menerbitkan beritanya. Masalah berawal ketika Riandi dari beritaindonesianews.id berupaya mengkonfirmasi suatu program kerja yang berada di Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja (Latas), yaitu soal program pemagangan.

Seperti biasanya, ketika hendak mengkonfirmasi, sebagai Insan Pers ia mengaktifkan alat rekam diphoneselnya. Hal itu Riandi katakan demi untuk dapat menjaga objektifitas pemberitaan, agar ketika dalam proses penulisan tidak ada yang terkurangi atau berlebihan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber.

“Karena kalau konten pemberitaan tidak sesuai, nantinya hanya akan merugikan narasumber itu sendiri. Hanya saja tujuan baik saya seolah diterima tidak baik oleh yang bersangkutan, dengan congkaknya Plt Kabid itu menolak untuk direkam sambil mengatakan bahwa tidak mau direkam merupakan haknya,” Kata Riandi, Minggu (12/09/2021).

Ia juga menambahkan, “Padahal apa yang saya hendak konfirmasi adalah program yang perlu tersampaikan dan tersosialisasikan kepada masyarakat, dan jika itu berjalan sesuai ketentuan. Tentu menjadi prestasi bagi pejabatnya dan prestasi untuk Disnakertrans Karawang secara umum,”

Ditempat dan waktu berbeda, kalangan awak media berusaha mengkonfirmasi salah seorang pemerhati politik dan pemerintahan, yang juga sebagai pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) di Jawa Barat. Setelah sebelumnya mengatakan belum bisa menanggapi permasalahan ini, Andri Kurniawan akhirnya bersedia memberikan pandangannya.

Diungkapkannya, “Sebenarnya saya enggan menanggapinya, dengan harapan kedua belah pihak menemukan titik temu untuk melakukan tabayun dan islah, tanpa harus berkepanjangan menjadi suatu permasalahan. Tetapi setelah saya perhatikan, semakin hari kok semakin memanas saja. Malah yang terakhir, sampai tim legal atau pengacara wartawannya turun tangan langsung,”

“Dari narasi pemberitaan yang memuat statement legal wartawan media yang ada permasalahan dengan salah satu pejabat di Disnakertrans Karawang sudah mengarah pada persiapan untuk menempuh upaya hukum segala. Tentu ini sudah menjadi suatu permasalahan yang sangat serius,” Jelas Andri.

Dirinya juga mengutarakan, “Dan memang apa pun yang akan ditempuh Riandi, itu merupakan haknya. Pihak mana pun tidak ada yang bisa untuk melarang, apa lagi mengintervensi haknya. Namun, kalau saya boleh memberikan saran. Jika pejabat tersebut mau pro aktif untuk menyelesaikannya secara baik – baik, tidak ada salahnya untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu,”

“Memang setelah saya perhatikan, ada kekurang tepatan dalam upaya penyelesaian yang dilakukan. Dengan menggunakan utusan, pantas saja Riandi dan legalnya ada ketersinggungan, apa lagi penyampaiannya tidak secara langsung, tapi lebih kepada permintaan maaf secara umum kepada Insan Pers. Saran saya, sebaiknya Plt Kabid Latas gunakan langkah yang lebih tepat untuk menyelesaikannya. Ya tinggal komunikasi saja secara langsung, saya yakin semuanya bisa clear,” Ujar Andri.

“Namun disisi lain saya juga memaklumi kekakuan akibat ketidak pahaman apa yang harus dilakukan si pejabat, mungkin yang bersangkutan bingung langkah apa yang harus dilakukannya? Sehingga akhirnya mengirim utusan. Hanya saja langkahnya itu semakin menambah ketersinggungan bagi pihak Riandi. Karena karakter pejabat itu berbeda – beda. Ada yang piawai dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal, ada juga yang hanya fokus terhadap internalnya saja,” Ungkapnya.

“Persoalan ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, supaya kedepannya tidak terjadi kembali. Pemerintah dengan media harus dapat bersinergi. Karena selain media merupakan bagian dari pilar demokrasi, Pemerintah juga membutuhkan peran media. Sebuah informasi program bisa tersampaikan melalui kerja keras media,” Pungkasnya.

Post Author: agung brantas